Dilema Digital Nezar: Saat Akses Internet Meningkat, Adaptasi Menjadi Kunci yang Terlupakan

Nesabamedia—Peningkatan akses digital seringkali dianggap sebagai metrik utama keberhasilan transformasi. Namun, Wakil Menteri (atau Pejabat setingkat) Nezar Patria, dalam pernyataannya yang dilaporkan memberikan pengingat yang menyentak.

Menurutnya peningkatan akses digital harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi. Ini adalah pengakuan resmi bahwa tantangan digital Indonesia telah bergeser dari masalah infrastruktur menjadi masalah sumber daya manusia (SDM).

Di seluruh negeri, proyek-proyek seperti Palapa Ring telah secara signifikan memperluas jangkauan internet.

Akan tetapi, seperti yang disinggung Nezar, jika masyarakat memiliki jalan tol digital tetapi tidak tahu cara mengemudi atau memiliki tujuan, infrastruktur itu menjadi sia-sia. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai Kesenjangan Digital Generasi Kedua.

Dari Akses Sulit, Menuju Literasi Kritis

Kesenjangan Digital Generasi Pertama adalah perbedaan antara mereka yang memiliki akses internet dan yang tidak. Kesenjangan Generasi Kedua adalah perbedaan dalam kualitas penggunaan. Ini mencakup:

1. Literasi Fungsional: Kemampuan dasar menggunakan perangkat lunak dan layanan online.
2. Literasi Kritis: Kemampuan memilah informasi (melawan hoaks), memahami risiko privasi, dan berpartisipasi secara bermakna di ruang siber.
3. Adaptasi Ekonomi: Kemampuan untuk mentransformasi keterampilan tradisional menjadi keterampilan yang relevan di pasar kerja digital.

“Pernyataan Nezar adalah panggilan darurat,” kata Dr. Bima Santoso, seorang sosiolog teknologi.

“Pemerintah telah membangun Hard Infrastructure, sekarang fokus harus dialihkan ke soft infrastructure pendidikan digital, pelatihan ulang tenaga kerja, dan kurikulum yang menekankan pemikiran kritis digital.”

Implikasi Kebijakan yang Mendesak

Jika kemampuan adaptasi dan literasi digital tidak dikejar, risiko yang dihadapi Indonesia sangat besar, terciptanya jurang pemisah baru.

Daerah-daerah yang sudah memiliki akses kini terancam tertinggal dalam hal produktivitas dan kesejahteraan jika SDM-nya tidak mampu mengadaptasi teknologi.

Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang lebih berani dan terstruktur, yang menggeser anggaran dari sekadar pemasangan menara BTS ke pelatihan guru, modul kurikulum Digital Citizenship, dan skema insentif bagi perusahaan yang menyediakan pelatihan ulang digital kepada karyawannya.

Karena pada akhirnya, transformasi digital sejati bukan terletak pada seberapa cepat data mengalir, tetapi seberapa cerdas dan aman manusia memanfaatkannya.