Nesabamedia—Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi) menunjukkan komitmen kuatnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas (23/10).
Melalui serangkaian transformasi pengawasan, Itjen kini memperketat sistem kontrol anggaran internal dengan berfokus pada validasi data di tahap awal (hulu) perencanaan program.
Inti dari transformasi ini adalah penerapan prinsip tegas yang disebut “No Data No Budget” (NOBU). Prinsip ini secara radikal mengubah mekanisme pengawasan anggaran di Kemkomdigi, memastikan bahwa setiap usulan program hanya akan disetujui jika didukung oleh data yang sahih (valid) dan analisis kebutuhan yang jelas dan terperinci.
Randy Arninto, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemkomdigi, menjelaskan bahwa kebijakan NOBU dirancang untuk mengatasi kelemahan sistemik dalam perencanaan anggaran.
Selama ini, pengawasan konvensional cenderung berhenti pada pemeriksaan administrasi belaka, tanpa benar-benar menyentuh substansi, data, dan urgensi kebutuhan dari program yang diusulkan.
“Prinsipnya sederhana, kalau datanya tidak valid, tidak ada anggaran,” tegas Randy di Jakarta, menekankan pentingnya pengawasan berbasis kebutuhan.
Dengan prinsip NOBU, proses pengawasan anggaran di Kemkomdigi kini mencakup empat dimensi utama:
- Asal-usul dan Kelayakan Kebutuhan: Menguji apakah program yang diusulkan benar-benar dibutuhkan.
- Justifikasi Teknis dan Ekonomi: Memastikan ada alasan kuat dari sisi teknis, ekonomi, dan operasional.
- Kewajaran Biaya dan Kuantifikasi: Menilai apakah biaya yang diusulkan wajar dan kuantitas kebutuhannya jelas.
- Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko sejak tahap perencanaan.
Pedoman baru ini telah dituangkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi Nomor 44 Tahun 2025.
Selain prinsip NOBU, Itjen Kemkomdigi juga memperkuat mekanisme pengawasannya dengan meluncurkan sistem berbasis web canggih yang dinamakan Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM).
Sistem ini merevolusi kerja auditor internal. CACM memungkinkan auditor untuk memantau setiap perubahan, revisi, atau pergerakan anggaran secara Real-Time. Jika ada revisi anggaran yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai, sistem akan langsung mengirimkan notifikasi.
“Dengan CACM, kami bisa langsung mendapat notifikasi ketika ada revisi anggaran yang mencurigakan. Ini mencegah potensi penyimpangan di tengah jalan,” jelas Randy.
Dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko dan prinsip “No Data No Budget” sejak dari hulu perencanaan, Kemkomdigi menargetkan terciptanya tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan digital nasional secara efektif.
Download berbagai jenis aplikasi terbaru, mulai dari aplikasi windows, android, driver dan sistem operasi secara gratis hanya di Nesabamedia.com:











