Komdigi dalam Upaya Pemerataan Internet Indonesia untuk Pendidikan yang Dikepung Kesenjangan Digital

Nesabamedia—Sebuah ruang kelas di daerah terpencil, guru mungkin telah mempersiapkan materi pembelajaran daring yang interaktif. Namun, niat baik itu bisa langsung runtuh oleh satu hal sederhana yang sering dianggap remeh di perkotaan, sinyal internet yang tak stabil.

Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, melalui pernyataan resmi, mengakui dengan jujur realita pahit ini. Meski akses internet fisik telah menjangkau sekitar 97% wilayah berpenduduk, kualitas layanannya masih beragam sebuah eufemisme untuk kesenjangan yang lebar antara kota dan desa.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa fokus pemerintah kini adalah meningkatkan konektivitas untuk mendukung pendidikan.

“Pemerataan akses internet untuk pendidikan merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak belajar dan memperkecil kesenjangan digital,” Kata Nezar dalam wawancaranya.

Akan tetapi, statistik yang diungkapkan menunjukkan jalan yang masih panjang. Kecepatan internet rata-rata nasional Indonesia saat ini berada di kisaran 45 Mbps, angka yang diakuinya masih di bawah rata-rata Asia Tenggara. Bandingkan dengan cita-cita yang dicanangkan, pemerintah menargetkan peningkatan hingga 100 Mbps dalam tiga tahun ke depan.

Target ambisius ini juga mencakup perluasan jaringan 5G, yang cakupannya saat ini masih di bawah 10%. Target ganda ini meningkatkan kecepatan rata-rata sekaligus memperluas jaringan generasi terbaru menggambarkan kompleksitas tantangan.

Ini bukan sekadar soal membangun menara BTS di pedalaman, tetapi juga memastikan jalan tol data yang dibangun cukup lebar dan cepat untuk menunjang aplikasi pendidikan masa depan seperti kelas Virtual Real-Time, laboratorium simulasi, atau perpustakaan digital yang kaya konten.

Upaya Kemkomdigi ini patut diapresiasi sebagai visi strategis. Akses internet yang merata dan berkualitas adalah infrastruktur dasar (Public Utility) abad ke-21, sama pentingnya dengan listrik dan air bersih bagi kemajuan pendidikan.

Apakah target 100 Mbps dalam tiga tahun realistis mengingat tantangan geografis dan investasi yang dibutuhkan? Apakah peningkatan kuantitas dan kecepatan akan diiringi dengan penurunan harga agar benar-benar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama di daerah?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah upaya memperkecil kesenjangan digital akan berhasil, atau justru kesenjangan tersebut hanya akan berpindah dari soal ada atau tidak ada sinyal menjadi cepat atau lambatnya sinyal di Indonesia.

Editor: Hudalil Mustakim