Komdigi Dituding Lakukan Kebocoran Data Internal, Segera Lakukan Pemeriksaan

Nesabamedia—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi sorotan publik setelah sebuah video viral menunjukkan adanya dugaan kebocoran data internal yang melibatkan informasi pribadi para pelamar kerja di kementerian tersebut (05/02).

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Rabu (4/2), Anggota Komisi I Nurul Arifin mempertanyakan insiden yang dianggap ironis mengingat Komdigi adalah garda terdepan keamanan digital nasional.

Menurut Nurul, video yang diunggah oleh seorang pengguna bernama Abil Sudarman menunjukkan bahwa data pelamar lowongan kerja di Komdigi dapat diakses dan dibaca oleh pelamar lain.

Dugaan ini bermula dari proses pendaftaran yang mengarahkan pelamar untuk mengunggah dokumen seperti CV, foto KTP, dan surat lamaran ke sebuah folder Google Drive.

“Masalahnya adalah semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive ini,” ujar Abil, seperti dikutip dalam laporan tersebut.

“Pertanyaan saya, kalau di jantungnya saja nih, Pak, di rumahnya yang kita harap bisa memberikan suatu keamanan digital itu bisa dilakukan, tapi kok malah terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul dalam rapat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyatakan bahwa kasus tersebut sudah sedang ditangani secara internal.

“Berkaitan dengan masalah ini, saat ini sudah sedang ditangani secara internal dan prosesnya Pak Irjen sendiri sudah turun untuk melakukan review terhadap hal-hal yang kalau misalnya terjadi kesalahan prosedur,” jelasnya.

Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang protokol keamanan data di instansi pemerintah, khususnya di lembaga yang memiliki mandat untuk melindungi ruang digital masyarakat.

Kasus dugaan kebocoran data di Komdigi menunjukkan bahwa bahkan lembaga yang paling diharapkan menjadi panutan sekalipun tidak kebal dari kerentanan keamanan siber.

Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa komitmen terhadap privasi dan keamanan data harus diimplementasikan dengan protokol yang kuat di semua tingkatan, terutama dalam tata kelola pemerintahan digital