Nesabamedia—Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital yang aman, beretika, dan inklusif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian (24/12).
Dalam berbagai kesempatan, Menkomdigi menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan Multistakeholder ini dianggap sebagai satu-satunya cara efektif untuk mengatasi kompleksitas tantangan di dunia maya, mulai dari keamanan siber, penyebaran konten berbahaya, perlindungan data pribadi, hingga pemerataan akses dan literasi digital.
Pernyataan ini muncul di tengah realitas ruang digital Indonesia yang semakin kompleks. Di satu sisi, digitalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga membawa dampak samping seperti maraknya penipuan online, ujaran kebencian, eksploitasi data, dan kesenjangan digital. Menghadapi ini, regulasi top-down dari pemerintah saja tidak cukup.
Perusahaan teknologi, sebagai pencipta platform, memiliki tanggung jawab besar untuk mendesain produk yang aman dan bertanggung jawab, serta menegakkan kebijakan komunitas secara transparan.
Sementara itu, dunia akademik berperan dalam menyediakan penelitian dan kajian mendalam untuk mendasari kebijakan, serta mencetak talenta digital yang kompeten dan beretika.
Peran masyarakat sipil dan komunitas juga sangat kritis. Organisasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, melaporkan konten ilegal, melakukan edukasi literasi digital hingga ke akar rumput, dan memberikan advokasi untuk melindungi kelompok rentan.
Keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan digital melalui konsultasi publik atau Crowdsourcing ide juga penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat relevan dengan kebutuhan dan tidak mengekang inovasi. Kolaborasi semacam ini menciptakan sistem checks and balances, di mana tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali mutlak atas ruang digital.
Praktik kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti forum dialog reguler antara regulator dan perusahaan teknologi, kemitraan pemerintah-swasta untuk program pelatihan digital masif, atau pembentukan dewan etika AI yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.
Menkomdigi tampaknya menyadari bahwa otoritas regulator di era digital bukanlah tentang mengontrol, melainkan tentang memfasilitasi dan mengoordinasi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang terhubung, tumbuh, dan terjaga, di mana inovasi dapat berkembang pesat, tetapi dilindungi oleh rambu-rambu keamanan, etika, dan inklusivitas yang disepakati bersama.
Keberhasilan pendekatan kolaboratif ini akan menentukan apakah Indonesia dapat menjadi contoh dalam tata kelola digital yang demokratis dan manusiawi, atau justru terjebak dalam siklus reaktif menghadapi masalah yang terus bertambah.
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
DisagreeAgree
Connect withD
I allow to create an account
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
