Nesabamedia—Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI). Tentu di zaman yang semakin canggih keberadaan AI dianggap mampu untuk melakukan banyak pekerjaan secara efisien.
Sebuah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Artifisial sedang digodok untuk menjadi kerangka nasional yang mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan AI dilakukan secara etis, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang.
“Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang terpercaya,” kata Ismail.
Pemerintah menyadari bahwa AI membuka peluang besar untuk transformasi digital, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan layanan publik.
Namun, teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius seperti misinformasi dan deepfake, potensi bias dan diskriminasi, serta risiko privasi data dan keamanan siber. Oleh karena itu, tata kelola AI harus menyeimbangkan inovasi dan pengelolaan risiko.
Pendekatan Indonesia mencakup pengembangan AI yang berpusat pada manusia (human-centered AI) , kolaborasi multipihak, dan penguatan fondasi ekosistem digital.
Saat ini, pemerintah juga tengah memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang akan memuat prinsip-prinsip etika seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
Ismail menekankan bahwa kunci keberhasilan adopsi AI adalah kepercayaan.
“Membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI,” jelasnya.
Melalui forum Hiroshima AI Process, Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi global, termasuk berbagi praktik terbaik dan pengembangan standar internasional untuk AI yang tepercaya.
“Artificial intelligence akan membentuk masa depan masyarakat kita. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua,” pungkas Ismail.
