Nesabamedia—Upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti sebuah tantangan klasik namun terus-menerus: harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (17/01).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa koordinasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung.
Pernyataan ini menyentuh inti masalah di banyak daerah, terutama terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pembangunan menara BTS atau jaringan fiber optik masih terhambat oleh kompleksitas perizinan, biaya sewa tanah yang tinggi, dan kurangnya insentif dari pemerintah daerah.
Nezar menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang dirancang untuk mengubah peran pemerintah daerah dari sekadar pemberi izin menjadi fasilitator strategis.
Regulasi ini dimaksudkan untuk mempermudah operator telekomunikasi memanfaatkan aset milik daerah (seperti gedung pemerintah, tiang listrik, atau menara air) untuk membangun jaringan, sehingga mengurangi biaya investasi yang kerap menjadi hambatan utama.
“Jangan sampai operator mau berinvestasi tidak jadi karena biayanya sangat mahal,” tegas Nezar.
Sayangnya, di lapangan, implementasi regulasi ini sering kali tidak berjalan mulus. Perbedaan interpretasi, kapasitas fiskal daerah yang terbatas, dan kepentingan lokal dapat memperlambat proses.
Nezar menekankan bahwa infrastruktur telekomunikasi memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pendapatan masyarakat daerah, sehingga dukungan pemerintah daerah menjadi krusial.
“Kita tidak bisa bicara soal ekosistem digital yang kuat kalau infrastruktur digital kita masih lemah,” lanjutnya.
Harmonisasi yang diinginkan membutuhkan lebih dari sekadar aturan tertulis; ia memerlukan komitmen politik yang kuat, insentif yang jelas bagi daerah, dan mekanisme koordinasi yang efektif.
Tanpa itu, jurang kesenjangan digital antara kota besar dan daerah akan terus melebar, mengingkari janji transformasi digital yang inklusif dan hak dasar masyarakat untuk terhubung.
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
DisagreeAgree
Connect withD
I allow to create an account
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
